Korlap aksi, Rahmat Madubun mengungkapkan, ada dua tuntutan utama dalam aksi yang dilakukan oleh HMI gabungan dari delapan perguruan tinggi di Malang. "Dua isu salah satunya mencopot Mendag (Menteri Dalam Negeri), kedua transparansi dana pokir DPRD Kota Malang," ucap Rahmat.
Khusus untuk pencopotan Mendag M Lutfi, para mahasiswa menilai hal ini layak, karena kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp14.000 per kilogram yang dihapus oleh M Lutfi.
Hal ini dinilai mahasiswa kian mencekik rakyat, apalagi seiring kenaikan harga pangan lainnya menjelang bulan Ramadan. Sehingga mereka menganggap Mendag M Lutfi yang paling bertanggungjawab dalam persoalan minyak goreng ini.
"Pencabutan HET minyak goreng, yang kedua ada dua orang ibu - ibu di Kalimantan, yang meninggal dunia karena antri minyak goreng. Itu yang melatarbelakangi kita melakukan aksi hari ini," katanya.
Dia juga menyatakan, aksi dorong yang terjadi karena pimpinan DPRD Kota Malang yang seharusnya menemui para mahasiswa beraudiensi ternyata tidak kunjung keluar. Justru yang terjadi adalah tiga anggota DPRD Kota Malang yang merupakan alumni HMI Malang raya, yang diajukan beraudiensi dengan para mahasiswa.
Mereka juga mengancam bila aspirasinya tak didengar, para mahasiswa akan kembali melakukan aksi yang lebih besar. Terlihat hingga Selasa siang sekitar pukul 14.00 WIB, massa aksi masih terus bertahan di depan DPRD Kota Malang.
Sementara itu, ratusan aparat kepolisian baik yang berpakaian dinas maupun preman, juga tetap bersiaga mengamankan area sekitar gedung legislatif.