"Karena itu, kami hanya bisa menunggu arahan dari Mendiknas (Mendikbud) terkait PPDB ini. Sebab, kami hanya kepanjangan pemerintah pusat dan hanya menjalankan keputusan menteri," katanya.
Diketahui, protes atas PPDB sistem zonasi terus terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Siang tadi misalnya, ratusan massa yang terdiri dari wali murid dan siswa menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka menolak pelaksanaan PPDB dengan sistem baru tersebut.
Mereka menilai sistem ini tidak adil dan banyak memberikan ketidak adilan pada anak mereka yang memiliki nilai tinggi di Nilai Ujian Nasional (NUN). Sebagai bukti, anak-anak mereka yang akhirnya tidak diterima di SMA negeri karena jarak rumah mereka. Padahal mereka memiliki nilai ujian yang tinggi.