GMNI Tolak Perpanjangan Jabatan Kades: Jangan Gunakan Politik Dagang Sapi

Solichan Arif
GMNI tolak perpanjangan jabatan kepala desa. (Foto: ilustrasi).

Dendy juga menyoroti dampak perpanjangan jabatan kades terhadap penyelewengan anggaran di desa. Ia khawatir penambahan jabatan hanya untuk melanggengkan korupsi di tingkat desa. 

Hal itu sama halnya dengan menghidupkan kembali rezim ala Orde Baru. Pemerintah dan fraksi di DPR RI menurut Dendy harusnya mengkaji usulan kades. 

"Pemerintah dan Fraksi di DPR RI seharusnya bijak dan mengkaji terkait usulan para Kepala Desa itu bukan sebatas reaksioner, apakah sudah sesuai dengan keinginan rakyat? Atau malah sebaliknya yang nantinya akan mengangkangi rakyat," kata Dendy mempertanyakan.

GMNI mendesak fraksi di DPR RI segera melakukan kajian usulan perpanjangan jabatan kades secara jelas dan menolaknya. Jika tetap dilakukan, Dendy mengancam akan mengerahkan massa untuk mengepung kantor desa dan aksi di gedung DPR RI.

"Kami akan menghidupkan kembali Fraksi-Fraksi Rakyat dan Parlemen Jalanan di lapisan elemen masyarakat paling bawah untuk menggelar sidang di kantor-kantor Desa dan di depan Gedung Perwakilan Rakyat kita," katanya. 

Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait
3 hari lalu

Kronologi Kades di Pati Tewas usai Cekcok dengan Oknum Anggota Dewan

3 hari lalu

Kades Sukoharjo Pati Tewas usai Cekcok dengan Oknum Anggota DPRD dan 2 Preman

12 hari lalu

Viral! Oknum Polisi dan Kades Perempuan Digerebek di Kamar Hotel di Kota Batu

18 hari lalu

Kades di Batanghari Korupsi Dana Desa Rp542 Juta, Uang Dipakai Judi Online

26 hari lalu

Kesal Tak Diberi Salep, Oknum Kades di Bangkalan Diduga Pukul Perawat Puskesmas

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal