"14 hari itu adalah masa-masa mereka (petugas) harus datang ke rumah warga. Misal ada KPM yang sakit, ya kita datangi ke rumah sakit. Kita datangi penerima itu, karena harus yang bersangkutan sendiri. Jadi proses-proses SOP dari Kemensos seperti itu," ujar Anna.
Selama 14 hari itu pula, Anna menyatakan, bahwa Dinsos Surabaya juga melakukan pencocokan data KPM BLT minyak goreng dengan hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel). "Ternyata memang ada yang meninggal, sehingga tidak bisa tersalurkan 100 persen," katanya.
Selain diketahui KPM itu sudah meninggal dunia, kata Anna, ada juga yang tidak ditemukan rumahnya. Artinya, KPM tersebut sudah pindah alamat namun tidak melaporkan ke kelurahan. "Jadi kembali lagi ada proses dinamis seperti pindah alamat dan tidak melaporkan ke kelurahan," tuturnya.