"Pemerintah harus membangun big data pangan nasional, agar (pupuk bersubsidi) tepat sasaran. Karena big data pangan nasional itu kan dari hulu ke hilir. Kalau itu terjadi kita mau bicara mafia pangan, kalu kita mau bicara mafia pupuk selesai, itu sudah terdata semua," katanya.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang, Mangku Purnomo mengatakan, penyesuaian HET pupuk bersubsidi tidak menjadi persoalan. Menurutnya, distribusi pupuk harus diperluas aktornya hingga lini empat. Kondisi saat ini, kata dia, sangat tergantung pada distributor besar.
"Bumdes mustinya dilibatkan juga kelompok tani (dalam proses distribusi),” katanya.