Anggaran yang dikorupsi tersangka berasal dari tiga sumber, yakni dana desa (DD), anggaran dana desa (ADD), dan bantuan keuangan khusus (BKK) yang diberikan Pemkab Bojonegoro. "Terdapat penyimpangan, di antaranya pelaksanaan program tidak sesuai dengan yang ada di APBDes," katanya.
Badrut mengatakan, dari total anggaran sebesar Rp2,5 miliar, kerugian negera atau uang yang dikorupsi tersangka mencapai lebih dari Rp1 miliar. "Penyidik sudah memeriksa 24 saksi dalam kasus ini," ujarnya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Acaman hukumannya 20 tahun penjara.