SURABAYA, iNews.id – Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta semua pihak tidak turut campur atas rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Alasannya, mutasi merupakan hak prerogatif wali kota.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, tak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.
"Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya,” ujarnya, Senin (20/12/2021).
Toni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif yakni mengontrol kinerja pejabat pascadilantik, apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota atau tidak, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya ini lantas memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya. Asesmen merupakan cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sebab, akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.