SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Kota Surabaya melakukan asesmen untuk mengisi jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen dan dilakukan secara netral.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, asesmen dilakukan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkot mulai dari Eselon IV, III dan II. Hasil asesmen itu yang kemudian menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa PD di lingkungan pemkot.
"Dari asesmen itu, akan muncul siapa yang disarankan siapa yang tidak sarankan. Kalau yang (jabatan) kosong juga asesmen ini kita lakukan dari staf," katanya, Kamis (30/9/2021).
Menurut Eri beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin tersebut. Pertama adalah pintar, mempunyai integritas dan moralnya bagus. Selain berintegritas, pemimpin itu juga harus memiliki jiwa leadership yang hebat.
"Kedua, jiwa kepemimpinan leadershipnya harus hebat, ketiga dia harus solutif (solusional) dan keempat dia harus mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan masalah atau punya komitmen," ucapnya.
Pakar manajemen SDM Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, mengapresiasi langkah wali Kota Surabaya itu. Dia menyebut cara Eri tersebut sebagai langkah progresif. Meski sebenarnya pengisian jabatan merupakan hak perogratif wali kota.
"Sebenarnya mengisi jabatan ini kan haknya wali kota, yang membahas bersama Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Nah asesmen ini bagian dari second opinion di luar birokrasi. Itu langkah progresif dan bagus serta fair," katanya.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair periode 2015-2020 ini mengatakan, untuk memilih pejabat menduduki jabatan sesuai karakter seseorang itu sangat sulit. Salah satu caranya adalah dengan asesmen, karena di dalamnya ada tes-tes yang harus dilalui, termasuk tes psikologi dan wawancara.
Jika ingin lebih modern lagi, kata Falih, bisa menggunakan prinsip penilaian kinerja 360 derajat, yakni asesmen yang lebih detail lagi unsurnya dengan melibatkan kolega hingga bawahan pejabat yang melakukan asesmen.