Pada pasal 4 ayat 1 huruf (i) disebutkan bahwa pelaksanaan HBKB berwenang untuk melarang kegiatan yang mengandung unsur SARA dan kegiatan yang mengandung unsur politik.
"Unsur politik itu meliputi kampanye pemilihan umum, pawai yang bermuatan politik, penyebaran pamflet yang bermuatan politik, penampilan gambar atau lukisan yang disebarkan secara umum, atau bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Agus menjelaskan.
Selain itu, larangan kampanye politik di CFD juga berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 300/3969/436.8.5/2018 tanggal 7 Mei 2018. Surat edaran itu berisi perilaku menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
"Dalam surat edaran itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengandung unsur politik dan SARA. Kemudian tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan orasi ajakan yang bersifat menghasut dan unjuk rasa," katanya.
Dua peratutan itu yang menurut Agus menjadi pegangan pihaknya untuk melakukan tindakan tegas apabila ada warga atau pun komunitas yang melakukan kegiatan yang berbau politik. Apalagi, tahun 2020 yang akan datang akan diselenggarakan Pemilihan Wali Kota Surabaya.