"Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud," katanya.
Dia juga optimistis program tersebut bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang atau jasa, termasuk sebagai stimulus stabilisasi ekonomi daerah. Karna itu pihaknya terus berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten-kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang-jasa.
"Terutama pengadaan langsung yang bersifat non-transaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e-marketplace," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, program Jatim Bejo tidak sekedar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten-kota, tetapi memberikan alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.
"Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa," tuturnya.