Diketahui, DPRD Kota Surabaya menolak pengajuan anggaran trem lewat APBD Kota Surabaya. "Tidak mungkin akan disetujui dalam rapat PAK apalagi dalam pembahasan APBD murni 2019 karena mana fetail engginering design-nya (DED)," ucap Ketua DPRD Surabaya Armuji.
Dia justru mempertanyakan, Pemkot Surabaya tidak meminta bantuan kepada pemerintah pusat, seperti yang dilakukan daerah lain. Itulah alasan DPRD menolak pengunaan APBD Kota Surabaya untuk pengadaan trem.
"Kenapa kita tidak meniru Palembang misalnya yang tidak pakai APBD melainkan bantuan dari pemerintah. Program bantuan itu ada jauh sebelum pelaksanaan Asian Games," ujar politisi PDIP tersebut.
Menurutnya, dari pada membangun trem menggunakan dana APBD sebaiknya Pemkot Surabaya menerima tawaran bantuan penyediaan bus dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
"Kementrian perhubungan sebenarnya pernah menawarkan bus sebagai alat transportasi massal di Surabaya, tapi ditolak sehingga bantuan itu diambil oleh Sidoarjo yang bertetangga dengan Surabaya. Alasannya karena tidak low dek, padahal pihak Kemenhub sudah ketemu dengan saya dan sanggup membuat semacam tangga agar penumpang mudah naik bus," tuturnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya berharap bisa menggunakan dana APBD untuk pembangunan trem. Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meyakini proyek trem bisa segera dilelang.
Diketahui, proyek pembangunan trem di Surabaya telah diwacanakan sejak tiga tahun lalu. Proyek prestisius ini diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1 triliun untuk pembangunan selama 2 tahun. Kendati demikian, hingga kini belum ada tanda-tanda proyek itu bakal terealisasi.