MADIUN, iNews.id – Puluhan orang tua murid lulusan SMP mendatangi kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kota Madiun. Mereka memprotes sistem penerimaan murid baru (SPMB) jalur domisili yang dinilai membingungkan dan kurang sosialisasi.
Akibatnya, anak-anak mereka tidak diterima di SMA negeri pada tahun ajaran 2025/2026 meski rumahnya dekat dengan sekolah.
Seorang wali murid, Neti Puspitorini, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem SPMB yang dinilai tidak jelas.
“Sistem SPMB ini sangat membingungkan. Kami sudah mendaftar melalui jalur domisili, tapi anak saya tetap tidak diterima. Sosialisasi juga kurang, kami tidak tahu apa yang salah,” ujar Neti Puspitorini.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, turut mendampingi para orang tua ke kantor UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi.
DPRD Kota Madiun sebelumnya telah membuka posko pengaduan terkait masalah penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025. Armaya meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengakomodasi siswa lulusan SMP yang tidak diterima agar dapat ditempatkan di SMA negeri yang ada di Kota Madiun.
“Kami meminta solusi konkret dari Dinas Pendidikan agar anak-anak lulusan SMP di Kota Madiun bisa diterima di SMA negeri. Mereka adalah warga lokal yang seharusnya diprioritaskan,” kata Armaya.
Kepala Seksi (Kasi) SMA Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Madiun, Devy Yuniar menjelaskan, jumlah SMP negeri di Kota Madiun jauh lebih banyak dibandingkan SMA negeri. Saat ini, terdapat 14 SMP negeri dan hanya 6 SMA negeri di wilayah tersebut, sehingga daya tampung SMA negeri terbatas.