Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad berharap pembatasan aktivitas nanti melibatkan banyak pihak. Selain petugas seperti TNI/Polri dan Satpol PP, juga tokoh masyarakat.
"Itu kan baru info awal. Kami belum tahu bagaimana koordinasinya. Ya kami berharap seperti PSBB yang kemarin juga melibatkan semua pihak, melibatkan pasti ya aparat TNI polri dan satpol PP. Juga perlu melibatkan tokoh publik atau tokoh masyarakat," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pembatasan aktivitas untuk kepentingan bersama. Dirinya yakin kebijakan tersebut bukan semata membatasi ruang gerak warga, tapi menyelamatkan warga. "Bagaimanapun hukum tertinggi yakni keselamatan warga," katanya
Sadad mengaku sependapat dan setuju dengan kebijakan tersebut. Sebab, beberapa waktu lalu disiplin warga mulai menurun. Sehingga perlu kembali penggalakkan kembali.
"Akhirnya perlu penggalakkan kembali lewat yustisi. Ketika Pemprov dan DPRD merevisi Perda tentang trantibum ditindaklanjuti dengan yustisi secara masif sampai ada sekitar ada 300.000 warga yang terjaring itu kan turun langsung Jatim," katanya.