Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri juga berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan adanya Data P3KE yang memang berisi nama dan alamat sasaran penerima bantuan, Dia berharap agar bantuan bisa lebih tepat sasaran.
"Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih, bantuan lebih tepat sasaran dan bisa lebih merata," ucapnya.
Dikatakannya, saat ini di Jatim ada sebanyak 25 kabupaten kota yang menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim. Di 25 daerah ini, digelontor berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraannya dapat meningkat.
Berbagai program perlindungan sosial telah disalurkan Pemprov Jatim dalam upaya memberikan penguatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti bantuan usaha kelompok usaha bersama (Kube) dan untuk program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).