"Kami dulu pernah menjadi ujung tombak pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tapi kami sekarang jatuh miskin. Jadi harus dapat, tetapi kami tidak ingin mendapatkan yang tidak sesuai aturan," ucapnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Hj Mitroatin menilai aspirasi yang disampaikan para mantan kades tidaklah salah. Sebab mereka pernah dan masih tetap berjuang di desanya masing-masing hingga sekarang.
Tetapi, mengenai permintaan dana tali asih, perempuan yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro ini melihat hal itu harus ada landasan hukum. Dia tetap berharap kepentingan para mantan kades ini dapat terakomodir.
Menurutnya regulasi sampai saat ini barulah berupa undang-undang dan belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hal demikian. Meski begitu, DPRD tetap memperjuangkan harapan para mantan kades.
"Kami tetap berjuang agar aspirasi mereka terakomodir, tentunya dengan kajian-kajian," ujar mantan Kades Tanjung, Kecamatan Tambakrejo tersebut.