"Temuan kami ada ketimpangan. Contohnya ada jalur domisili reguler atau sebaran, namun ada acuan standar nilai," katanya.
Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Mereka meminta pengawasan anggaran pendidikan dilakukan lebih ketat.
Pengunjuk rasa juga mendesak adanya penelusuran terhadap dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan. Mereka berharap anggaran pendidikan benar-benar digunakan secara tepat sasaran.
Menanggapi aksi tersebut, pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan menegaskan proses SPMB telah berjalan sesuai petunjuk teknis. Seluruh tahapan juga disebut dilaksanakan secara terbuka.
Kasi SMA Kacabdin Pasuruan, Sungko, mengatakan tidak ada proses yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan SPMB. Informasi penerimaan murid baru juga diklaim dapat diakses melalui portal resmi SPMB Jawa Timur.