Dalam hal ini, Khofifah menyebut sinergitas dengan aparat penegak hukum menjadi penting. Utamanya, untuk pengendalian massa pendukung partai serta mendukung tindakan tegas dari aparat jika terbukti mengganggu kelancaran dan kedamaian Pemilu.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat harus kondusif. Harapannya para simpatisan juga turut menjaga kondusifitas pada lingkungan bermasyarakat. Hindari menyebarkan politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian,” tuturnya.
Tak lupa, Khofifah juga menyampaikan bahwa sengketa yang ditemukan pada Pemilu harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga semua sengketa pemilu bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.
"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya harap kerja sama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Pemilu ini bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian demi kebaikan bersama," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto yang membacakan amanat Kapolri menyebut, pesta demokrasi 2024 mendatang adalah momen politik sehingga hal tersebut adalah pekerjaan besar bagi banyak pihak.
“Apel ini digelar secara serentak se-Indonesia, serta Operasi Mantap Brata berlangsung selama 222 hari mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Apel ini melibatkan gabungan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, instansi terkait serta stakeholder/mitra terkait berjumlah 261.695 personel di seluruh Indonesia,” katanya