PONTIANAK, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) menyelidiki dugaan korupsi Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Kalbar. Ditemukan potensi kerugian negara hingga Rp1,5 miliar.
Kejati Kalbar memanggil lima orang saksi, namun hanya satu yang datang memenuhi panggilan penyidik.
"Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar memanggil lima orang saksi, namun hanya satu yang memenuhi panggilan," kata Kepala Kejati Kalbar Masyhudi dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).
Pemeriksaan berlangsung pada Jumat (14/1/2022). Saksi yang datang memenuhi panggilan penyidik adalah Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalbar.
Masyhudi menjelaskan, dugaan korupsi penyalahgunaan pajak terjadi pada periode 2017 hingga 2020. Dugaan korupsi tersebut yakni penerimaan pajak yang tidak tercatat, denda serta tunggakan yang tidak disetor ke kas daerah.
"Dalam tahap penyelidikan telah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara dan ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar," kata Masyhudi.
Menurutnya kasus ini telah naik ke penyidikan begitu Kejati Kalbar menemukan potensi kerugian. Namun belum ada tersangka dalam kasus ini.