"Ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya. Selain itu juga perlu pengurusan perizinan, kerja sama TNI dengan berbagai pihak," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kontroversi mengenai Vaksin Nusantara menyeruak ke publik setelah uji klinis fase kedua tetap dilanjutkan meskipun belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM. Sejumlah anggota Komisi IX DPR serta beberapa tokoh publik turut menjadi relawan dalam pengembangan vaksin.
Sampel darah mereka mulai diambil di RSPAD Gatot Soebroto pada hari Rabu (14/4/2021).