“Kita harus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain investasi, persoalan infrastruktur, khususnya jalan, juga menjadi perhatian. Dengan panjang jalan kabupaten sekitar 1.200 kilometer, diperlukan penentuan prioritas pembangunan yang tepat sesuai kemampuan anggaran daerah. Di bidang sumber daya manusia, Wakil Bupati turut menyoroti angka stunting yang masih berada di kisaran 23,2 persen. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam upaya penanganannya.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber turut memaparkan materi, di antaranya dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapperida Kabupaten Kotabaru, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
Materi yang disampaikan mencakup arah kebijakan pembangunan, penguatan investasi dan iklim usaha, strategi peningkatan pendapatan daerah, hingga pengembangan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Panitia melaporkan, Musrenbang RKPD 2027 diikuti sekitar 170 peserta dari berbagai unsur, mulai dari DPRD, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga perwakilan perempuan dan pemuda.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026. Kecamatan Pulau Laut Barat meraih peringkat pertama, diikuti Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Sampanahan. Melalui Musrenbang ini, diharapkan tersusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.