BANJARMASIN, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan (Kalsel) mendukung Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman kpk.go.id. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan menilai pelaporan itu lebih mudah tanpa harus menunggu tim KPK datang.
“Pemprov Kalsel akan terus meningkatkan dan memperbaiki serta selalu mendukung MCP ini,” kata Rudy Resnawan, dilansir dari website resmi Pemprov Kalsel, Kamis (3/12/2020).
Sementara itu, Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati menyampaikan penilaian MCP di Provinsi Kalsel terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana Desa.
“Pemprov Kalsel telah mencapai penilaian MCP dengan persentase 74,22 persen dengan area intervensi nilai perencanaan APBD 76,44 persen, pengadaan barang dan jasa 61,23 persen, pelayanan terpadu satu pintu 77,90 persen dan kapabilitas APIP 79 persen,” tuturnya.