Fajar Desira menerangkan, sesuai aturan, pemutakhiran data harus dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Bahkan lebih baik lagi setiap 3 bulan dengan berbasis desa atau kelurahan.
Dalam kesempatan ini. Pj Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, memerintahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan data di Kalsel. Salah satu tugasnya melakukan sosialisasi ke kabupaten atau kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Siti Nuriyani menuturkan, rapat mengarah kepada konsolidasi data kemiskinan antar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
“Khusus di dinas sosial, ada data terpadu kesejahteraan sosial yang bersumber dari warga desa sendiri yang dirumuskan melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Data itu ditetapkan dan dibuatkan berita acara, lalu disampaikan ke dinsos kabupaten kota masing-masing,” ujarnya.
Nuriyani mengatakan, pada bulan Juli, dilakukan pemutakhiran dan dilakukan finalisasi kembali pada 2 Oktober.
“Saat ini kami masih menunggu penetapan dari Kemensos terhadap data bulan Oktober tersebut. Apakah jumlah 314.559 dalam DTKS itu bertambah atau berkurang, ini masih kita tunggu kabar dari Kemensos,” katanya.