BANJARBARU, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyempurnakan data kemiskinan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab penyaluran bantuan sosial tidak akurat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira mendorong kabupaten kota untuk melakukan pemutakhiran data di daerah masing-masing.
“Kita sepakat untuk mendorong pemutakhiran data di kabupaten kota. Seperti diketahui bersama, ketika bansos akan disalurkan, baik berupa sembako maupun tunai, ternyata data tidak akurat. Ke depan, kita tidak ingin lagi seperti itu,” ujarnya usai rapat koordinasi (Rakor) data kemiskinan, seperti dikutip website Pemprov Kalsel, Senin (19/10/2020).
Fajar berharap pemutakhiran data menyelesaikan masalah seperti pendistribusian gas LPG 3 kilogram yang tidak merata. Pendataan by name by address bukan menjadi masalah.
“Prosedur dan petunjuk sudah lengkap. Jadi tinggal melaksanakannya. Memang dibutuhkan kemampuan memadai dari orang-orang di tingkat desa dan kelurahan,” kata dia.