“Ada rumah kosong yang biasanya bayar Rp200.000 sebulan, tiba-tiba di bulan Juni tagihannya di atas Rp1 juta. Lokasinya di Amuntai,” kata Gusti Miftahul.
Anggota Komisi III lainnya, H Rosehan NB juga meminta PLN UIW Kalselteng melakukan evaluasi terhadap para tenaga teknis yang melakukan pencatatan KWh meter di rumah-rumah pelanggan.
Menurut Rosehan, tentu sulit bagi Manajemen PLN UIW Kalselteng untuk selalu memastikan kinerja tenaga teknis tersebut sesuai dengan SOP. Apalagi selama dua bulan sebelumnya, pencatatan KWh meter tidak dilakukan akibat pandemi Covid-19.
Politikus Partai Gerindra, Jihan Hanifa juga meminta PLN UIW Kalselteng mengusulkan kepada PLN pusat untuk memberikan keringanan kepada pelanggan. Salah satunya, meniadakan denda dan sanksi pemutusan aliran listrik jika terjadi keterlambatan bayar.
“Saya paham penggunaan listrik meningkat karena masyarakat banyak di rumah, tapi kan ini hal yang digaungkan pemerintah juga. Harusnya ada kesesuaian kebijakan untuk memberikan keringanan apalagi di masa sulit sekarang ini,” kata Jihan.