BANJARMASIN, iNews.id - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid yang jadi terdakwa dugaan tindak pidana korupsi disebut meminta fee atau jatah untuk setiap pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarannya bahkan sampai delapan persen setiap proyeknya.
"Fee untuk terdakwa sebesar enam hingga delapan persen pada setiap proyek pekerjaan yang dilelang sumber dananya dari DAK," kata mantan Plt Kadis PUPRP HSU Agus Susiawanto yang bersaksi di persidangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (25/4/2022).
Diketahui DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam kesaksiannya Agus menyebut pernah memintakan fee untuk terdakwa selaku bupati kala itu kepada tiga kontraktor pemenang lelang proyek pekerjaan di Bidang Binamarga.
"Seingat saya sejak tahun 2015 ketika itu saya menjabat sebagai Kabid Binamarga merangkap sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP HSU," katanya.
Pada sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusriansyah itu, jaksa penuntut umum KPK juga menghadirkan dua saksi lainnya yaitu Abdul Latif dan Adi Hidayat sebagai mantan ajudan terdakwa.