BALIKPAPAN, iNews.id – Pemerintah pusat mulai melakukan pembahasan terkait aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN). Pembahasan ini dilakukan di BalikpapanKalimantan Timur.
Pembahasan ini dilakukan oleh Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan sejumlah lembaga. Setidaknya terdapat delapan aturan turunan dari UU IKN.
“Aturan turunan itu terdiri dari dua peraturan pemerintah (PP), tiga peraturan presiden (perpres), dan tiga peraturan menteri/lembaga,” kata Ketua Tim Hukum IKN Bappenas, Diani Sadiawati, di Golden Tulip Balikpapan,” Kamis (3/2/2022).
Diani menjelaskan bahwa dua PP mengatur soal kewenangan pemerintah daerah khusus ibu kota negara serta pendanaan dan anggaran. Sementara tiga perpres berisi soal otorita IKN, perincian rencana induk IKN dan kawasan strategis nasional IKN.
“Sedangkan tiga peraturan menteri/lembaga masing-masing Permen PPN/Bappenas tentang KPBU khusus IKN, Permenkeu tentang KPBU khusus IKN dan Peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa khusus IKN,” tuturnya.