Ketidakseimbangan alokasi anggaran ini menjadi pemantik utama kemarahan mahasiswa yang menilai pemerintah daerah dan legislatif lebih mementingkan fasilitas perut pejabat ketimbang masa depan pendidikan anak bangsa di Kalimantan Utara.
Usai menyampaikan aspirasi dan menyerahkan berkas tuntutan secara langsung, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib menjelang petang. Namun, mereka memberikan peringatan keras kepada pihak DPRD.
"Ini baru permulaan. Jika tuntutan kami tidak segera dipenuhi atau tidak ada perubahan kebijakan anggaran, kami berjanji akan kembali menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih besar," tegas mahasiswa sebelum meninggalkan lokasi.