"Kalau memang di Kaltim ada berkembang aliran semacam Khilafatul Muslimin, paling tidak kita sesuai dengan kebijakan di pusat. Misalnya diputus, otomatis di Kaltim ikut juga," katanya.
Ismed menjelaskan, apabila suatu organisasi memiliki kendala di pusat maka otomatis organsiasi tersebut tidak bisa beroperasi di seluruh Indonesia.
"Untuk saat ini antisipasinya kita berjaga-jaga saja. Antisipasi dini mencegahnya, paling tidak kita memberikan informasi-informasi apa sih yang harus dikerjakan ormas dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing ormas," katanya.
Meski kondusifitas di Kaltim sampai saat tetap terjaga, Ismed mengimbau agar seluruh lembaga maupun ormas yang ada untuk tidak ikut-ikut ke dalam aliran di luar wawasan kebangsaan.