“Program ini harus disusun dengan perencanaan yang matang. Kita juga perlu melihat mitigasi risikonya seperti apa,” ujar Heriansyah, Selasa (7/10/2025).
Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta para camat di seluruh wilayah Kukar. Kolaborasi ini, kata dia, penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan menjamin setiap kegiatan di tingkat RT selaras dengan visi pembangunan daerah.
Menurut Heriansyah, pengawasan berlapis diperlukan agar dana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar terserap di atas kertas. Dia berharap RT-KU Terbaik menjadi contoh penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berbasis masyarakat.
Pemerintah Kukar menilai, program ini merupakan salah satu terobosan penting dalam memperkuat pembangunan dari akar rumput. Dengan sistem pengawasan yang kuat, manfaatnya diyakini akan langsung dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kukar.
“Kita pastikan ada kolaborasi, sehingga semua dana yang digelontorkan benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” tutur Heriansyah.