Selanjutnya Karomani didakwa pasal 12 B ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dalam dakwaan, JPU menyebutkan bahwa uang yang didapat Karomani berasal dari para orang tua yang anaknya diluluskan masuk ke Unila melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) maupun jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Penerimaan uang itu berlangsung sejak 2020.
"Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa dan Heryandi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.