Tak hanya itu, pengurus dan kader partai yang dipilih rakyat menjadi pejabat dan anggota dewan juga harus berkomitmen teguh memegang amanah rakyat. Komitmen itu yakni menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga moral agar terhindar dari perilaku korup.
“Kalau anggota legislatif dan eksekutif berintegritas, seharusnya tidak ada lagi korupsi yang dilakukan kepala daerah maupun anggota dewan,” ucapnya.
Di samping itu, Jolly berharap pemerintah mampu membuat terobosan baru agar sistem pemilu di Indonesia tidak lagi mengeluarkan banyak dana kampanye. Dengan begitu diyakininya, tak ada lagi kepala daerah yang terjerat korupsi untuk membayar hutang pillkada atau mahar politik.
“Kami berharap pemerintah memperbaiki sistem pemilu terutama menekan banyaknya dana kampanye yang keluar sehingga tidak ada lagi korupsi dilakukan kepala daerah,” tuturnya.
Diketahui, Rabu (23/1/2019), KPK menangkap 11 orang di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Salah satunya merupakan Bupati Kabupaten Mesuji Khamami. OTT KPK diduga terkait proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Mesuji. Dengan penangkapan tersebut, Bupati Kabupaten Mesuji Lampung tercatat sebagai kepala daerah ke-107 yang terjerat korupsi oleh KPK.