"Perbuatan terdakwa membuat negara khususnya di Kabupaten MBD mengalami kerugian Rp1,3 miliar lebih. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara dan perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan karena berstatus sebagai Sekda aktif," katanya.
Hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan memiliki tanggungan anak serta istri.
Diketahui, pada tahun anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Setda Kabupaten MBD dialokasikan dana perjalanan dinas yang terealisasi sebesar Rp10 miliar lebih. Tahun 2018, anggaran perjalanan dinas pada pos Setda sebesar Rp11 miliar.
JPU menyebut, sesuai mekanisme pencairan dana, maka saksi Johanes Zakarias selaku bendahara mengajukan surat permintaan pembayaran kepada terdakwa Alfonsius Siamiloy selaku pengguna anggaran.
Kemudian berdasarkan surat permintaan pembayaran, saksi menerbitkan surat perintah membayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten MBD.