Sementara itu, kondisi lahan yang akan dibangun dipastikan tidak lagi bermasalah. Seluruh sertifikat dan kebutuhan-kebutuhan legal lainnya telah selesai diurus termasuk konflik antarwarga.
“Selama ini masyarakat menyerahkan lahan tapi ada pamrihnya di belakang. Misalnya 100 hektare lahan mengharapkan keluarga mereka yang miskin mendapatkan rumah di situ. Pada posisi kemiskinan dan tidak memiliki rumah sebenernya sama," katanya.
Bupati menyebut, masyarakat mengharapkan kalau ada penempatan warga, misal eks Timor Timur maka warga lokal minta bagian.
"Kalau sesuai SOP by name by address. Ke depannya yang menyerahkan tanah sudah untuk lokasinya kita clear-kan sehingga pembangunannya tidak masalah lagi,” ucap Taolin.