Dia juga prihatin karena hingga kini sejumlah instansi harus menunggak pembayaran listrik dan kebutuhan administrasi kantor yang tidak bisa dipenuhi, karena tidak ada uang.
“Sehingga, dalam melaksanakan pemerintahan harus memiliki wibawa, makanya jangan selalu utang ke pihak ketiga,” katanya.
Hasyim meminta Pemkot Ternate harus membuat perhitungan untuk pajak kendaraan. Jika masuk Dana Alokasi Umum (DAU) lagi ke Pemprov Malut, maka diatur lagi karena Kaban DPKAD sudah menyetujui hal tersebut.
“Segera adopsi peraturan gubernur yang sudah dilakukan Pemprov Malut guna menjadikan dasar untuk pembayaran TPP,” katanya.