"Kami juga segera akan melakukan pemulihan secara cepat sehingga masyarakat tenang dan media juga bisa menyampaikannya secara baik kepada publik," kata Wilson.
Dia turut meminta kepada semua pihak agar tidak menyebarkan isu-isu lain yang meresahkan masyarakat. Masyarakat pun, lanjutnya, diimbau agar melakukan pembelian secara antre dan dalam jumlah yang cukup agar stok minyak tanah terjaga.
Wilson menyebutkan, kebutuhan minyak tanah di Kota Ambon sekitar 2.500 kiloliter per bulan. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika terbukti ada penyimpangan di lapangan.
Sementara itu, Ketua komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa mengatakan distribusi minyak tanah dari Pertamina ke sejumlah agen sudah dilakukan sesuai prosedur. Namun masih banyak warga yang mengeluhkan sulit mendapatkan minyak tanah sehingga kondisi tersebut harus segera dicarikan solusinya.
Untuk itu, Pemprov Maluku segera menanggapi dengan membentuk satuan tugas guna melakukan pengawasan.
"Kalau dibilang ada dugaan penimbunan minyak tanah itu belum tentu dan kita ini negara hukum sehingga siapa saja yang kedapatan melakukan praktik seperti itu bisa dilaporkan ke polisi untuk proses pidana," ujar Johan.
Dia menambahkan, komisi II bersama Pertamina akan menemui BPH Migas menanyakan alasan pemotongan jatah kuota dua persen semua jenis BBM karena setiap tahun pasti ada peningkatan kebutuhan masyarakat.