“Sebagai sumber PAD terbesar, Tiga Gili harus dijaga. Fasilitas penunjang harus benar-benar diperbaiki, ditambah secara bertahap,” tuturnya.
Taufik juga meminta agar dalam pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi, DPRD menghadirkan pelaku usaha, baik pelaku usaha properti, transportasi laut, objek wisata bawah laut hingga UMKM setempat.
“Pembahasan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi ini menjadi momentum kita untuk berbenah, baik menyangkut penghimpunan PAD maupun imbal balik ke masyarakat, termasuk Tiga Gili,” ucap anggota Pansus Pajak dan Retribusi DPRD Lombok Utara ini.