Dia menambahkan, dampak kepemilikan KTP Lombok Barat tidak berhenti pada persoalan fiskal. Data kependudukan juga disebut berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan dan indikator pembangunan manusia, termasuk rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah.
Dari sisi politik, jumlah penduduk juga berpotensi memengaruhi keterwakilan daerah melalui jumlah kursi DPRD. Karena itu, Dr Syam menilai persoalan administrasi kependudukan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi arah pembangunan Lombok Barat.
“Sederhana, tapi dampaknya sangat besar untuk kemajuan fiskal Lobar,” ucapnya.