"Janganlah ada penolakan yang berlebihan pada akhirnya membuat macet pembangunan di tiga daerah ini," ucapnya.
Hingga saat ini, Waterpauw mengaku belum menerima surat keputusan Mendagri terkait penetapan nama penjabat bupati dan wali kota di tiga wilayah tersebut.
"Kita hanya mengusulkan, sampai saat ini kami belum tahu keputusan Mendagri jatuh pada siapa. Karena ada mekanisme seleksi yang dilakukan Kemendagri," ujarnya.
Sesuai mekanisme, penunjukan penjabat kepala daerah oleh Mendagri setelah mendapat pengusulan tiga nama dari Ketua DPRD kabupaten dan kota serta tiga nama lagi dari Pemprov Papua Barat yang ditandatangani gubernur.