MIMIKA, iNews.id - Sejumlah guru, aparatur sipil negara (ASN), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, belum menerima gaji hingga 10 November 2026. Keterlambatan tersebut memicu keluhan pegawai dan mendapat sorotan DPRD Mimika yang meminta pemerintah daerah segera menjelaskan penyebabnya.
Anggota DPRD Mimika Rampeani Rachman mengungkapkan, sejumlah guru telah menyampaikan langsung keluhan terkait gaji yang belum dibayarkan kepadanya pada Selasa (10/11/2026). Persoalan serupa juga dialami pegawai lain di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk ASN dan PPPK.
Rampeani mempertanyakan keterlambatan tersebut karena anggaran gaji pegawai telah dialokasikan dalam APBD. Menurut legislator Partai Perindo yang bertugas di Komisi III DPRD Mimika itu, pembayaran semestinya dilakukan sesuai jadwal.
“Mana ada ASN tidak gajian sampai tanggal 10? Tidak ada sejarah ASN tidak menerima gaji seperti ini. Gaji ASN sudah masuk dalam program anggaran APBD dan tidak bisa diganggu-ganggu,” kata Rampeani.
Dia meminta pemerintah daerah menelusuri seluruh tahapan administrasi pencairan anggaran untuk mengetahui penyebab keterlambatan. Menurutnya, penganggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Induk seharusnya menjadi dasar agar pembayaran gaji tidak melewati jadwal.