“Anggaran itu sudah diatur dan ditetapkan dalam APBD Induk. Seharusnya semuanya terbayar pada tanggal dan waktu yang tepat. Tidak boleh sampai tanggal 10 masih belum dibayarkan. Sehingga menjadi pertanyaan, ada apa dan kenapa sampai hal ini bisa terjadi?” ucapnya.
Rampeani juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembayaran gaji di Dinas Pendidikan Mimika. Pemeriksaan perlu dilakukan mulai dari kelengkapan administrasi, pengajuan dokumen, hingga proses pencairan anggaran agar hambatan serupa tidak kembali terjadi.
Dia turut meminta Bupati Mimika mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran hak pegawai.
“Tidak boleh ada alasan apa pun untuk membiarkan hak pegawai terlambat dibayarkan,” ucapnya.
Menurutnya, keterlambatan gaji berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga para pegawai. Bagi guru, gaji bulanan juga menjadi penopang biaya pendidikan anak dan berbagai kewajiban rutin.
Selain meminta pembayaran yang tertunda segera diselesaikan, dia mendesak pemerintah daerah memperkuat pengawasan realisasi belanja pegawai secara berkala. Dengan begitu, potensi hambatan pencairan dapat diketahui sebelum melewati jadwal pembayaran.
“Ini ribuan guru di Kabupaten Mimika. Belum lagi pegawai yang bekerja di kantor dan PPPK. Ini ada apa? Pemerintah harus memberikan penjelasan dan segera menyelesaikan persoalan ini,” katanya.