Dia menjelaskan, pihaknya mengharapkan dari pelaksanaan bimbingan teknis ini, pemerintah pusat dapat melihat kondisi objektif di Papua. Misalnya dari kebijakan 20.000 CASN yang ternyata pendaftarnya mencapai 60.000 di Bumi Cenderawasih.
"Ini yang perlu dilihat, jumlah 60.000 tersebut tidak apa-apa, itu baik tapi bukan berarti dipaksakan untuk duluan diangkat," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya akan fokus pada yang sudah lama diajukan, jadi ke depan bertahap atau bergiliran karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.