"Jangan sampai ada penimbunan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan masyarakat banyak. Kalau perlu, Disperindag turun langsung setiap hari ke SPBU untuk memastikan distribusi berjalan normal dan stok tetap tersedia," ucapnya.
Menurutnya, Pertamina memiliki peran strategis dalam mendeteksi indikasi penyimpangan karena seluruh aktivitas distribusi dan pengisian BBM terekam dalam sistem. Pengisian berulang yang melebihi kuota, menurutnya, harus segera ditindak agar tidak berkembang menjadi praktik penimbunan.
Dia juga menyoroti Pertalite yang dinilai menjadi sasaran utama para penimbun karena harganya lebih murah dibandingkan BBM non-subsidi. Kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada BBM subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Dia meminta Pertamina, Disperindag, serta aparat TNI dan Polri melakukan pengawasan dan operasi gabungan secara berkala. Selain menjaga ketersediaan stok dan kuota, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Pertamina harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal bersama agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak. Kerja sama dengan TNI-Polri juga sangat penting, karena mereka bisa membantu pemerintah daerah mengawasi distribusi BBM ini," ucapnya.