JAYAPURA, iNews.id – Tokoh Adat Papua Ondofolo Yanto Eluay menyebut masih banyak sengketa tanah yang melibatkan pemerintah dan pihak adat.
Karena itu, dia meminta pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanah di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura.
"Kami sangat berharap ada tim khusus tim yang dibentuk ATR BPN untuk menyelesaikan persoalan tanah ini, khususnya kami sebagai tokoh adat. Karena Papua ini adalah tanah adat, sehingga harus melibatkan adat. Sehingga tidak terjadi saling klaim, karena di Papua ini sering kali melibatkan banyak kepemilikian," kata Ondofolo Yanto, Selasa (21/2/2023).
Dia mengungkapkan, ersoalan sengketa tanah di Papua sangat pelik, sehingga harus betul-betul diselesaikan baik. Pelibatan adat harus dilakukan sehingga persoalan bisa diselesaikan baik dan tidak berulang.
"Persoalan-persoalan tanah di Papua ini sangat rumit, hingga mengurus ke konflik. Faktor pemeintaj dalam hal ini ATR BPN. Persoalan ini di Presiden - presiden sebelumnya belum diselesaikan baik, sehingga kita sebagai tokoh adat kadang menghadapi persoalan ini sangat rumit. Baru di era Bapak Jokowi ini disikapi baik, dengan adanya Satgas Mafia Tanah," kata Ondo.
Menurut Ondo, persoalan tanah di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura banyak terjadi akibat lahan yang dimiliki oleh banyak kepemilikan, sehingga tumpang tindih sehingga rawan terjadi konflik.
"Pemerintah sebelumnya kinerja ATR BPN kita lihat kadang juga ikut melegalkan tanah- tanah adat ini tanpa sepengetahuan tanpa verifikasi dipastikan kepemilikiannya, sehingga harus melibatkan masyarakat adat,"ucapnya.