Duduk Perkara Sherly Tjoanda Curhat ke DPR Kena PHP Kementerian Nusron

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengeluhkan belum adanya kepastian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait usulan sertifikasi dan redistribusi 16.000 hektare Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Dia mengaku telah menunggu kepastian dari kementerian yang dipimpin Nusron Wahid tersebut selama satu tahun.

Baca Juga

Prabowo Kelakar saat Nama Sherly Tjoanda Bergema di PENAS XVII: Seperti Pemenang Piala Citra

Keluhan terbuka tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sherly mengatakan, telah mengusulkan tanah tersebut sejak akhir 2025. Dari total 24.500 hektare yang telah diverifikasi, sebanyak 16.000 hektare dinilai sudah clear dan kemudian diusulkan melalui Kantor Wilayah BPN kepada Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga

Gubernur Sherly Tjoanda Bentuk Tim Penertiban Galian C di Pulau Obi Maluku

"Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektar, diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya," ucap Sherly dalam rapat.

Mendengar keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan kembali kepada Sherly apakah pengajuan tersebut sudah berlangsung selama satu tahun tanpa kepastian. "Jadi satu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?" tanya Rifqi.

"Iya," jawab Sherly.

"Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di-PHP selama satu tahun," timpal Rifqi.

Sherly menambahkan, sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Namun, persoalan kepemilikan lahan menjadi salah satu kendala yang dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan hasil pertanian mereka.

Karena itu, dia mendorong penguatan kewenangan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah. Sherly yang juga menjabat Ketua GTRA Malut merasa selama ini hanya diberikan tanggung jawab tanpa kewenangan untuk mengeksekusi program tersebut.

"Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi atau getting things done," kata Sherly.

Menurutnya, saat ini total TORA di Maluku Utara mencapai 36.200 hektare. Namun, baru sekitar 32 persen yang telah diredistribusi dan disertifikasi.