JAYAPURA, iNews.id - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua hingga kini masih berkoordinasi terkait kuota 20.000 aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya. Padahal usulan tersebut diserahkan paling lambat pada 15 Maret 2021 lalu.
Kepala BKD Papua, Nicholaus Wenda mengatakan, sudah mengusulkan kepada Wakil Gubernur (Wagub) Papua untuk mempersiapkan pembagian kuota 20.000 ASN tersebut.
"Hingga kini kami masih berkoordinasi dan menunggu petunjuk dari Wakil Gubernur Papua," kata Nicholaus di Kota Jayapura, Jumat (26/3/2021).
Menurut dia, seharusnya batas waktu penyerahan daftar tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai paling lambat pada 15 Maret 2021.
"Namun, meskipun telah lewat batas waktunya, kami belum juga dapat menyelesaikannya," ujarnya.
Dia menjelaskan, kuota ASN tersebut sudah dibagi sesuai dengan 28 kabupaten dan satu kota, termasuk untuk provinsi. Namun masih harus diperiksa kembali oleh Wakil Gubernur Papua.
"Kebijakan Wakil Gubernur Papua dalam pembagian kuota 20.000 ASN ini akan disesuaikan kembali oleh kami," katanya.