JAYAPURA, iNews.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengevaluasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua. Upaya yang dilakukan dengan melihat jumlah masyarakat yang akan dilayani dalam luasan wilayah tersebut.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, formasi 20.000 ASN tentu harus dihitung dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, tidak asal usulan daerah.
"Jadi betul-betul sesuai dengan kebutuhannya bukan keinginan," kata Bima Haria di Kota Jayapura, Papua, Selasa (9/3/2021).
Menurut dia, formasi 20.000 ASN ini harus dibagi dengan adil dengan 29 kabupaten dan kota di Papua. Karena itu dia menilai, perlu ada evaluasi kebutuhan ASN.
"Setelah itu baru dilihat mana yang kekurangan sesuai dengan kebutuhan maka akan ditambah supaya adil," ujarnya.