Tok! MK Putuskan Kepala Daerah Beda Pandangan dengan Rezim Tak Bisa Diberhentikan

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam putusannya, MK memperjelas mekanisme pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa dalam perkara pidana.

"Amar putusan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan  dalam sidang pada Kamis (29/10/2026).

Baca Juga

Warga Kalimantan Gugat ke MK, Persoalkan Aturan yang Bolehkan Bakar Lahan Berkedok Kearifan Lokal

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan penafsiran Mahkamah.

Sebelumnya, Pasal 83 ayat (1) UU Pemda mengatur kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun, korupsi, terorisme, makar, kejahatan terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga

MK Putuskan Prajurit TNI Terjerat Pidana Umum Diadili di Peradilan Umum

Melalui putusan tersebut, MK memberikan pemaknaan baru dengan mengecualikan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dari ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah.