Adapun batas daerah Provinsi Papua Selatan meliputi sejumlah wilayah, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Lalu, sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Aru.
Dengan beragam latar belakang masyarakatnya, Papua Selatan akan memiliki sejumlah bahasa yang dapat digunakan oleh masyarakatnya. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ada pula bahasa Asmat, Mandobo, Auyu, Wambon, Muyu, bahkan Jawa.
Melalui pembentukannya, Provinsi Papua Selatan pun berwenang mengelola sumber daya alam di laut daerah tersebut dan tata cara penarikan garis batas kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerangka Pemerintahan
Lalu berkenaan dengan kerangka pemerintahan, selain adanya gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan yang memimpin segala kewenangan di tingkat provinsi serta bupati/wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, ada pula lembaga legislatif yang akan menyeimbangkan kendali kekuasaan di Papua Selatan.
Mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan. DPR Papua Selatan adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan.