Menurutnya, tanah Papua saat ini memiliki enam provinsi dan empat di antaranya merupakan DOB meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
"(Kunjungan) ini bukan hanya seremonial. Kan ini menyangkut perencanaan, harus ada langkah-langkah awal. Langkah awal itu ketika itu, misalnya negara melakukan proses perencanaan pembangunan dengan biaya berapa dan harus dimulai, ya otomatis dengan sendirinya ada seremonial yang tak terhindarkan," katanya.
Dalam rapat tersebut, Masduki juga mengungkapkan, Wapres membicarakan pola penanganan keamanan Papua. Pembicaraan soal pola keamanan itu akan dirumuskan oleh tim dari rapat koordinasi untuk membicarakan detail-detail kecil dan teknis.
"Nah pola pola penanganan papua itu seperti apa itu memang belum selesai, pembicaraannya karena masih akan ada rapat lanjutan karena memang ada daerah-daerah tertentu yaitu Papua Tengah dan Pegunungan yang masih bermasalah dengan persoalan keamanan," ucapnya.
Rapat yang dipimpin Ma'ruf Amin itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kemudian hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Deputi II BIN Edmil Nurjamil serta Deputi III BIN Aswardi dan pejabat terkait lainnya.
"Kenapa mengundang menteri keuangan karena ini juga menyangkut dengan anggaran yang cukup besar untuk membangun semua infrastruktur," katanya.