Menurut Fahri, bentrok terjadi karena mis komunikasi dan tidak dipenuhinya janji untuk memberikan data yang diminta massa.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Muh Angkasa, mengakui kebijakan menaikkan PBB tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
“Memang ada kelemahan-kelemahan, kami tidak masif melakukan sosialisasi sehingga tidak semuanya tersampaikan ke masyarakat,” ucap Muh Angkasa kepada massa aksi.
Untuk itu, kritik dan masukan dari para mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi. “Ini menjadi koreksi dari teman-teman semua, kita akan perbaiki semuanya,” katanya.